Seputar Berita Terkini dan Terupdate SeIndonesia

PAN Harap Wantimpres Bantu Presiden Jokowi Percepat Pembangunan

PAN

Jakarta, K24news Indonesia – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN ) Saleh Daulay berharap 9 orang yang baru dilantik selaku Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bisa melindungi Presiden Jokowi dalam mempercepat realisasi program pembangunan.

“Pelantikan Wantimpres ini di inginkan dapat mempersingkat realisasi program pembangunan yang dijanjikan Joko Widodo pada saat kampanye Pemilu 2019 yang lalu,” kata Saleh lewat keterangan tertulisnya, Jumat (13/12).

Dia juga berharap 9 orang Wantimpres yang baru dilantik dapat berkontribusi positif dan aktif dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Joko Widodo.

Saleh mengingatkan bahwa keberadaan Wantimpres tidak hanya sebagai lembaga prestisius tanpa karya, namun kehadirannya harus benar terasa dan berguna bagi Joko Widodo.

Lihat juga: Cuaca Buruk, 2 Pesawat Hampir Tidak berhasil Mendarat di Tarakan

“Dari sisi namanya, Wantimpres ini kan terkesan lembaga besar yang dekat dengan Presiden Jokowi. Tentu sudah seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Presiden dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan,” katanya.

Saleh menambahkan, Wantimpres juga telah menambah banyak daftar pembantu Jokowi. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa membuat Jokowi merealiasasikan program lebih cepat.

“Apalagi, para pembantu Presiden tersebut diklaim sebagai orang-orang yang sangat tepat duduk diposisinya. Wajar sekali jika masyarakat berharap banyak dari tindakan nyata yang akan mereka lakukan,” katanya.

Lihat juga: Kepala Dinas Pariwisata DKI Minta Distafkan Anies

Pak Jokowi melantik secara resmi 9 anggota Wantimpres. Pelantikan Wantimpres dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12).

Pelantikan 9 anggota Wantimpres periode 2019-2024 ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

9 orang yang diangkat menjadi anggota Wantimpres antara lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Kemudian politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, tokoh Nahdlatul Utama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi.

Selain itu politikus senior PPP Mardiono, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo alias Pakde Karwo.

DPR Siapkan 2 Pengganti Evaluasi Pengerjaan Pilkada Langsung

DPR

 

Jakarta, K24news Indonesia – Presiden Bayaran II DPR RI Ahmad Doli Maslahat menyatakan pihaknya berhenti menyebabkan 2 pengganti seleksi kebijakan dalam rangka menindaklanjuti rencana evaluasi pengerjaan pilkada langsung.

Hal itu dia utarakan dalam merespons rencana Menteri dalam Distrik Tito Karnavian dalam menyelidiki pilkada spontan beberapa waktu lalu.

Lihat juga: Surya Paloh Terima Amanah Aklamasi Jadi Penguasaan NasDem Lagi

Preferensi pertama, kata Dolim penudingan langsung nantinya kecuali dapat digelar pada tingkat kabupaten/kota saja. Sementara untuk pilkada tingkat lingkungan digelar penujukan selaku tidak langsung.

Doli beralasan lalu selayaknya pilkada tidak digelar di tingkat Rayon sebab, bintik berat otonomi area kaya di tingkat kabupaten/kota dan bukan di tingkat provinsi.

Misalnya kita sebut zona otonom, mereka ialah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat harusnya tidak penetapan refleks seperti kabupaten-kota,” kata Doli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (12/11).

Alternatif kedua doli menuturkan ada alternatif kebijaksanaan evaluasi pilkada secara asimetris. Kearifan dapat menggelar mekanisme daerah tertentu yang boleh digelar dengan cara refleks dan daerah-daerah yang tidak secara langsung.

Lihat juga: Bambang Soesatyo Tidak Menghadiri Rapat Pleno DPP Golkar

Resmi banyak opsi yang nanti kita dapat tentukan usai kita melakukan evaluasi,” kata Doli.

Meski demikian Doli menyatakan DPR belum menggenapi kajian apapun untuk menyikapi rencana evaluasi pilkada seperti yang diusulkan Tito itu.

Dia pun berdoa ke depan sela Honorarium II dan Kemendagri dapat satu frekuensi dalam melatih sistem politik dan demokrasi.

“Tapi ita berakhir agendakan tahun pertama paling lambat tahun 2021 UU semua tercantol politik dan pemerintahan bisa lalu kata dia.

Mendagri Tito Karnavian berencana mengakibatkan evaluasi kepada pilkada langsung katanya pilkada selaku spontan berdampak pada biaya tinggi dan menyebabkan potensi korupsi kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan Tito menyinggung ajuan untuk menyelidiki pilkada spontan saat pemerintah Joko Widodo merebut komisioner ganjaran penunjukan umum.

Mahfud menyebut Bapak Jokowi bersama jajarannya dapat mendiskusikan tawaran Tito untuk mencoba pilkada selaku langsung.

Lihat juga: PA 212 Dapat Gelar Reuni: Insya Allah Dihadiri Rizieq

Surya Paloh Terima Amanah Aklamasi Jadi Penguasaan NasDem Lagi

Surya Paloh

Jakarta, K24news Indonesia – Penguasaan Umum NasDem Surya Paloh mengujarkan meraih ketentuan untuk kembali mengemban tugas sekiranya pemerintah utama partai. Dia pun merekomendasi terima kasih atas keimanan yang kembali diberikan padanya dan berjanji menyinambungkan tugas menjaga partai.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem 34 ranah ketahuan sebelumnya sebagai aklamasi kompak memerkarakan Surya Paloh menjadi Ketua umum NasDem era 2019-2024.

Lihat juga: Bambang Soesatyo Tidak Menghadiri Rapat Pleno DPP Golkar

“Saya merasa tersanjung Terkenal artinya sejumlah kader tinggal mengajukan Anutan dan amanah bagi saya untuk menangani partai ini,” kata Surya ditemui di sela Kongres Kedua NasDem di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Pekan (10/11) sore.

Paloh menekan tugas kedua yang diembannya ini mungkin tidak menjelang ringan mengingat karier politiknya yang habis cukup panjang.

“Saya pikir selayaknya harusnya saya tahu diri pun tapi saya yakin akidah dan kepercayaan hati rekan-rekan munkin mereka memeriksa saya sedang fresh,” tambah politikus usia 68 tahun ini.

Lebih lanjut Paloh tidak merasa khawatir terpilihnya dia untuk kali ke-2 ini perlu menjegal regenerasi perona di Partai NasDem. Sampai-sampai dia mengklaim, ke depan partainya akan mulai menjaring bentuk baik di dalam maupun di luar kader yang pandai untuk menyinambungkan misi politiknya.

“Saya terlebih menginginkan banyak lebih canggih 10,20 atau 100 kali dari daya muat yang saya miliki. Dan itulah tugas kita bersama.” ucap dia.

Lihat juga: PA 212 Dapat Gelar Reuni: Insya Allah Dihadiri Rizieq

Pengesahan Surya Paloh untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai NasDem dijadwalkan berlangsung pada Senin (11/11) besok siang. Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali menetapkan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 kawasan dengan cara aklamasi kompak membicarakan Surya Paloh menjadi Penguasaan Umum Waktu 2019-2024.

Kata Ali, satu nama yang tampak di pengikut pleno Sabtu (9/11) kemarin itu telah disetorkan ke majelis tinggi untuk dimintakan persetujuan.

“Pengumumannya seandainya sesuai dengan jadwal Insyaallah bakal diumumkan pada besok Terang karena majelis tinggi bakal bersidang,” kata dia ditemui di tengah kongres di Jl Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/11).

Ahmad Ali menuturkan umat majelis tinggi termuat bakal menutup dan menyetui ketua umum terpilih 2019-2024. Dia pun memaraf belum ada calon lain di partainya yang ketokohannya mampu melawan Surya Paloh.

“Partai NasDem terkandung kelompok Indonesia menurut aku sedang sangat butuh ketokohan, kepemimpinan dari pak Surya Paloh. Sehingga dari seluruh kader NasDem baik itu anggota meskipun struktur partai tinggal sangat mengharapkan kesiapan Pak Paloh untuk memimpin kembali partai ini paling tidak sampai dengan pemilu 2024,” ungkap Ahmad Ali.

Lihat juga: Supratman Andi Agtas Kembali Pimpin Ketua Baleg DPR

Bambang Soesatyo Tidak Menghadiri Rapat Pleno DPP Golkar

Bambang Soesatyo

Jakarta, K24news Indonesia – Rapat Pleno Partai Golkar untuk tentukan jadwal Musyawarah Nasional (MUNAS) resmi digelar di DPP Partai Golkar, Sipilm Jakarta Barat, Selasa (5/11) malam. Sebanyak petinggi Golkar hadir, namun ada pula yang tidak datang.

Pantauan CNN Indonesia, salah satu yang tidak hadir merupakan Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Hingga acara dimulai Pemerintah MPR itu tidak tertampak di DPP Golkar.

Bamsoet utuh ketahuan digadang-gadang akan maju seandainya kandidat pemimpin umum Partai Golkar kala 2019-2024 bertanding dengan Airlangga yang berkelas sebagai Ketum Petahana.

Rapat pleno Partai Golkar dimulai pada pukul 19.55 WIB. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartanto.

Lihat juga: Supratman Andi Agtas Kembali Pimpin Ketua Baleg DPR

Airlangga sampai di ruang rapat pleno pukul 19.50 WIB, sementara Bambang Soesatyo tidak tercelik di kursi perwakilan rapat.

Sekitar pengurus Partai Golkar terpantau hadir di Biro DPP Golkar. Baik separuh pengurus yang adalah loyalitas Airlangga kendatipun Bamsoet nampak tamat hadir di lokasi.

Loyalis Airlangga seperti Sekjen Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Wasekjen Maman Abdurrahman. Penguasaan DPP Adies Kadir, Aziz Syamsudin, Rizal Mallarangeng, Agus Gumiwang Kartasasmita putus hadir.

Tampak pula loyalis Bambang Soesatyo seperti Muhammad Misbakhun, Darul Siska, Robert Primer juga hadir rapat itu.

Lihat juga: Cak Imin Terpilih Lagi Menjadi Ketua Umum PKB

Wakorbid Kepartaian Golkar, Darul Siska melainkan finis mengutamakan bahwa seluruh pengurus DPP Partai Golkar berakhir diundang untuk menghadiri rapat tersebut.

“Semua pengurus diundang,” kata Darul.

Hingga warta ini diturunkan, rapat pleno termasuk tengah terjadi dengan cara terselimuti awak media.

PA 212 Dapat Gelar Reuni: Insya Allah Dihadiri Rizieq

Aksi Massa 212

Jakarta, K24news Indonesia РPersaudaraan Lulusan (PA) 212 berencana mempersiapkan reuni Alumnus 212 Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 December 2019. Menurut PA 212 rancangan tersebut  merupakan skedul teratur tahunan.

Pemimpin Umum PA 212 Slamet Maarif mengujarkan saat ini pihaknya masih mematangkan rencana reuni jebolan 212.

Tinggal dibahas,” kata Slamet lewat wanti-wanti singkat nya¬† dijumpai CNN Indonesia, Pekan (3/11).

Rencana reuni lulusan 212 telah beredar di sarana sosial setengah poster acara reuni yang beredar di alat sosial mengisahkan acara itu bertema “Munajat untuk Keselamatan Lingkungan Maulid Agung dan Reuni Alumni 212”. Acara tertulis dapat gelar di Monas.

Dalam poster pula terselip “Insya Allah bakal dihadiri IB-HRS”. Kata IB-HRS menunjukkan pada Ustaz Besar Habib Rizieq Shihab.

Juru perkataan PA 212 Novel Bamukmin belum mau berbincang banyak tentang acara itu. Dia kecuali meletakkan bahwa acara tertulis merupakan acara rutin.

Novel tidak menjawab kala ditanya ujud reuni tersebut.

“Kegiatan tahunan. Nanti umumnya 2 pekan sebelum acara bakal ada konferensi pers,” katanya guna CNN Indonesia.

Lihat juga: Supratman Andi Agtas Kembali Pimpin Ketua Baleg DPR

Sang pemimpin GNPF Guru agama Yusuf Martak juga menyampaikan acara tercantum tengah dalam pembahasan.

“Insya Allah reuni 212 senantiasa akan diadakan setiap tahun. Untuk penunjukkan segala sesuatunya prasaja dalam pandangan kata Martak.

Aksi 212 asal pada 2 Desember tahun 2016. Saat itu, massa yang dimotori GNPF Ulama memperjuangkan agar Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses dengan cara hukum karena dinilai telah menista agama.

Pernah aksi termasuk sejumlah bentuk menghadrikan Persaudaraan Alumnus 212 dan mengerjakan ‘reuni’ pada tahun 2017 dan 2018. Mereka serta menghadiahkan dukungan perlu calon penguasaan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 melalui Ijtimak Ulama.

Tersangkut rencana kehadiran Rizieq Shihab dalam reuni Jebolan 212, kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro belum dapat memastikan.

“Harapannya begitu, mudah-mudahan [Rizieq] bisa pulang,” kata dia.

Supratman Andi Agtas Kembali Pimpin Ketua Baleg DPR

Supratman Andi Agtas

Jakarta, K24news Indonesia – Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas resmi menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI masa 2019-2024. Ini ya ialah jabatan masa keduanya.

Salah satu tugas strategis Baleg DPR yakni menyusun rancangan acara legislasi nasional.

Di Baleg, Supratman dibantu oleh 4 orang unsur Wali Ketua, ialah Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi PDIP, Willy Aditya dari Fraksi Partai NasDem, Ibnu Multazam dari Fraksi PKB, serta Achmad Baidowi dari Fraksi PPP.

Pimpinan sidang sementara sekaligus Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menanyakan pada para anggota Baleg untuk menyetujui komposisi pimpinan tersebut.

“Nama-nama tadi bisa disepakati ya?” tanya Aziz.

“Sepakat,” jawab seluruh anggota Baleg.

Lihat juga: Cak Imin Terpilih Lagi Menjadi Ketua Umum PKB

Usai ditetapkan, Supratman mengaku telah menyusun agenda persidangan di Baleg. Ia mengharapkan rancangan Undang-Undang yang masuk dalam acara Legislasi Nasional 2020 bisa serentak terselesaikan.

“Targetnya baleg cepat menyelesaikan RUU penyusunan prolegnas itu di sebelum masa reses,” kata Supratman.

Tidak hanya itu, Supratman berencana mengurangi target pembentukan peraturan perundang-undang pada masa 2019-2024. Sebab, ia mengaku para anggota dewan tidak mau terbebani jumlahnya target penyelesaian Undang-Undang.

Lihat juga: Canda Jokowi soal Lokasi Muktamar PKB di Bali: Hati-hati PDIP

Didapati, berdasarkan data laporan tahunan DPR 2014-2019, DPR dikasih target untuk menyelesaikan rata-rata 55 Undang-Undang setiap tahunnya.

“Mungkin berkisar diantara 30-35 tapi itu tergantung dari pemerintah juga. Jika di DPR tentu kami dapat batasi,” kata Supratman.

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani mengaku pihaknya tidak ingin terlampaui banyak menggarap UU.

Cak Imin Terpilih Lagi Menjadi Ketua Umum PKB

Bali, K24news IndonesiaAbdul Muhaimin Iskandar tau Cak Imin terpilih kembali secara aklamasi oleh pengurus Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang se-Indonesia sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, untuk masa kepengurusan 2019-2024. Cak Imin telah kesekian kalinya menjabat sebagai ketua umum partai yang berdiri pada 1998 silam.

Pengukuhan Cak Imin sebagai ketum PKB dilakukan dalam Sidang Muktamar ke-V PKB di Nusa Dua, Bali, yang berlangsung Selasa (20/8).

Lihat juga: Canda Jokowi soal Lokasi Muktamar PKB di Bali: Hati-hati PDIP

Ketua DPP PKB, yang sedang bertindak sebagai pemimpin sidang, Ida Fauziah, langsung menetapkan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB dengan mengetok palu sidang sebanyak tiga kali.

“Kita tetapkan bahwa Ketua Umum PKB 2019-2024 dan sekaligus sebagai mandataris tunggal Muktamar PKB adalah Muhaimin Iskandar dapat disetujui?,” tanya Ida.

“Setujuuuu!,” jawab peserta Muktamar.

Ida pun langsung mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan Muhaimin sebagai Ketum. Hasil keputusan itu lantas disambut sorak-sorai dan tepuk tangan ratusan peserta yang memenuhi ruangan Mukernas.

Lihat juga: Surya Paloh Belum Berniat Calonkan Anies di Pilpres 2024

Beberapa kader PKB banyak yang maju ke arah podium untuk bersalaman dengan Cak Imin yang terpilih kembali. Tampak pula beberapa di antaranya melantunkan salawat sebagai tanda syukur dipilihnya kembali Cak Imin sebagai ketum.

Pemilihan Cak Imin sebagai ketum itu melalui mekanisme rapat pleno dengan mendengarkan pandangan umum terlebih dulu dari seluruh Ketua DPW PKB seluruh Indonesia.

Cak Imin, yang juga Keponakan Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid itu menasbihkan dirinya sebagai ketua umum PKB paling lama menjabat dibandingkan para mantan Ketum PKB lainnya.

Lihat juga: JK Imbau Hak Angket DPRD Sulsel Berakhir Baik

Cak Imin pertama kali terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar II PKB di Semarang, Jawa Tengah pada 2005 silam.

Canda Jokowi soal Lokasi Muktamar PKB di Bali: Hati-hati PDIP

Badung, Bali, K24news IndonesiaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan lokasi Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, yang juga merupakan tempat perhelatan Kongres V PDIP pada 8 Agustus 2019.

Dia menyebut wajar apabila PDIP yang memiliki akar historis dan basis massa yang kuat di Bali mengadakan kongres di Pulau Dewata itu.

Lihat juga: BPBD Kalimantan Tengah Deteksi 49 Titik Panas Akibat Karhutla

“PKB menggelar Muktamar di Bali, setelah 12 hari yang lalu PDIP menggelar kongres di Bali. Saya kadang-kadang mikir, PDIP kan punya alasan kuat gelar kongres di Bali, karena basis terkuat PDIP di Bali,” kata Jokowi kala berpidato di Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).

Lebih lanjut, Jokowi mempertanyakan tujuan utama PKB menggelar Muktamar di Bali. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperkirakan bahwa PKB bertujuan untuk meraup suara besar di Bali pada Pemilu berikutnya.

“Saya tidak tahu alasannya apa. Saya nebak-nebak, jangan-jangan PKB ingin memperoleh suara besar di Bali,” kata dia.

Lihat juga: Surabaya Larang Pengusaha Pakai Kantong Plastik Sekali Pakai

“Hati-hati Pak Gubernur [Bali I Wayan Koster], hati-hati, Ketua DPD-DPD [PDIP] hati-hati,” tambah Jokowi sambil disambut tertawa. Diketahui, Wayan Koster juga merupakan Ketua DPD PDIP Bali.

Jokowi mengatakan sudah sewajarnya apabila PKB yang identik dengan kalangan Nahdliyin ingin memperkuas jangkauan suaranya di Bali. Dia mengatakan PKB yang identik dengan kalangan Nahdliyin yang memiliki kedekatan dengan para pemeluk agama Hindu dengan prinsip pluralisme.

“Dan tujuan akhirnya untuk persatuan dan kebangkitan bangsa,” kata Jokowi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2019 di Bali, PDIP menjadi jawara dengan raihan 1.257.590 suara. Sementara, PKB hanya ada di posisi 8 dengan apaian 49.695 suara.

Surya Paloh Belum Berniat Calonkan Anies di Pilpres 2024

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Jakarta, K24news Indonesia – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memastikan dirinya belum niat untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja semuanya tentu perlu proses karena 2024 masih 5 tahun lagi.

Yang jelas untuk saat ini Surya sama sekali tidak memiliki niatan mencalonkan Anies untuk maju di Pilpres.

“Prosesnya nanti kita lihat. 2024 masih panjang, 5 tahun lagi. Kalau sekarang (mencalonkan Anies) belum ada niat,” kata Surya saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Lebih lanjut Surya menyebut hubungan dan kedekatannya dengan Anies ini sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Maka saat keduanya bertemu di DPP NasDem beberapa waktu lalu sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik, apalagi dengan Pilpres 2024.

Lihat juga: JK Imbau Hak Angket DPRD Sulsel Berakhir Baik

Soal kedekatan, Surya menyebut tidak cuma Anies saja. Rival Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan tokoh lain yang turut dekat dengan dirinya.

“Dua-duanya ini adalah adik saya, semua pihak tahu saya pendukung Ahok untuk jabatan Gubernur DKI,” kata Surya.

Usai Ahok kalah di Pilgub dan Anies akhirnya menjadi Gubernur, Surya mengaku tidak pernah bertemu lagi dengan Anies. Baru kemudian pada Juli lalu Anies memang mengajak bertemu untuk sekedar bersilaturahmi dan santap siang bersama.

Lihat juga: Megawati soal Nama Menteri: Tunggu Tanggal Main

Usai santap siang banyak awak media yang bertanya apakah dia mau mencalonkan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Secara spontan Surya mengaku langsung menjawab kemungkinan iya jika Anies memang punya potensi sebagai Capres 2024.

“Wartawan tanya tadi ngomong apa saja, apa mau calonkan Anies 2024, sejujurnya saya juga jawab spontan,” kata Surya.

 

JK Imbau Hak Angket DPRD Sulsel Berakhir Baik

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jakarta, K24news.me Indonesia – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para anggota legislatif dan pihak eksekutif di Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa menyelesaikan persoalan hak angket dengan baik agar tidak menghambat proses pemerintahan di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD II Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid menyampaikan pesan yang diberikan Jusuf Kalla saat merespons masalah hak angket yang bergulir di DPRD Sulsel.

“Tadi pak JK menegaskan tidak akan mencampuri soal itu (Hak Angket) secara teknis. Tapi harus ada ‘cek and balance’ terhadap eksekutif dan legislatif,” ujar Nurdin usai silaturahmi bersama anggota DPRD Sulsel di kediaman pribadi Jusuf Kalla seperti dikutip dari Antara, Minggu (11/8) malam.

Menurut dia, Jusuf Kalla meminta persoalan diselesaikan sesuai aturan dan perudang-undangan yang berlaku. Meski demikian, jangan pula ada persoalan yang tidak diselesaikan.

Lihat juga: Megawati soal Nama Menteri: Tunggu Tanggal Main

Dalam pertemuan dengan Nurdin, JK Menegaskan dirinya tidak akan mencampuri urusan itu secara teknis. “Beliau 3 kali mengulang hal itu, dan tidak akan mencampuri itu secara teknis. Pertemuan ini adalah silahturami dan pencerahan bagi semuanya,” tambah Nurdin.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sulsel HM Roem. Menurut dia, Jk beberapa kali mengulangi pernyataan bahwa dirinya tidak akan mencampuri persoalan yang mendera di kota asalnya tersebut. Dia hanya mendorong legislatif dan eksekutif untuk bekerja sama dan saling bersinergi.

Adapun, penyampaian hasil sidang Hak Angket dijadwalkan berlangsung pada 16 Agustus 2019. Pasalnya, ada batas waktu 60 hari proses selanjutnya penyerahan hasil sudah mesti diterima.

Lihat juga: Prabowo Pamit Pulang ke Megawati: Saya sudah Kena Banyak Pukul

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menilai sikap JK yang menghadirkan pihak terkait adalah langkah bagus. Sebagai senior, dia memberikan semangat bahwa masih ada tantangan besar ke depan.

“Apa yang harus kita lakukan? Rapatkan barisan bangun solidaritas, kolaborasi bersama supaya tantangan ini kita hadapi dengan mudah. Pak JK tidak mau campur itu (Hak Angket), tetapi menyarankan apapun keputusannya supaya kita saling menghargai,” papar mantan Bupati Banteng tersebut.

Hadir memenuhi panggilan silaturahmi khusus tersebut yakni Gubernur Sulses Nurdin Abdullah beserta Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, disusul masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah, dan Yusran Sofyan.

Lihat juga: Bursa Wali Kota Surabaya, Djarot Sebut Ahok Belum Tertarik

Hadir pula Ketua DPW Sulsel Partai Pesatuan Pembangunan Muh Aras, Ketua DPD II Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin.

Bahkan beberapa anggota Dewan menjabat Ketua dan Sekertaris Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Sulsel termasuk yang masuk dalam Pansus Panitia Hak Angket terlihat hadir.